PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN BERDASARKAN PMK NOMOR 82/PMK.03/2021 DAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PT. MENUMBAR KALTIM --Ed. 1

ABSTRAK
Fitriyani, Junisa Nur 2022, Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan
Berdasarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada PT
Menumbar Kaltim. Dibimbing oleh Bapak H. Mat Juri, S.E., M.M. Selaku
Pembimbing I dan Bapak Drs. Noor Fachman Tjetje., M.TM. Selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan menerapkan
PMK No.82/PMK.03/2021 pada PT Menumbar Kaltim. Teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan mempelajari sumbersumber referensi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PT Menumbar Kaltim tahun 2022.
Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMK No. 82/PMK.03/2021
Tentang Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi
Corona Virus Disease-2019 dan UU HPP Pasal 17 Ayat 1 (a). Hasil penelitian
perhitungan PMK No. 82/PMK.03/2021 adalah Perusahaan harus memberikan take
homepay utuh untuk setiap karyawannya karena adanya PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP). Pajak terutang setelah adanya insentif pada tahun 2021 yang
ditanggung Pemerintah sebesar Rp 27.161.310,- Sedangkan Pajak terutang setelah
tidak adanya insentif pada tahun 2022 yang harus dibayarkan oleh karyawan sebesar
Rp 24.161.310,- dengan selisih pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 3.000.000,-
Kata Kunci: PPh Pasal 21, Covid-19, Insentif, Perpajakan dan PMK
No.82/PMK.03/202, Harmonisasi Peraturan Perpajaka, UU Nomor 7 Tahun 2021viii
ABSTRACT
Fitriyani, Junisa Nur 2022, Calculation of Income Tax Article 21 on
Employees Based on PMK Number 82/PMK.03/2021 and UU Number 7/2021 at PT
Menumbar Kaltim. Supervised by Mr. H. Mat Juri, S.E., M.M. As Advisor I and Drs.
Noor Fachman Tjetje., M.TM. As Advisor II.
This study aims to ease the tax burden by implementing PMK
No.82/PMK.03/2021 at PT Menumbar Kaltim. Data collection techniques by
conducting observations, interviews, documentation and studying reference sources.
The method used is descriptive quantitative method using secondary data obtained
from PT Menumbar Kaltim in 2022. The analytical tool used in this study is PMK No.
82/PMK.03/2021 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona
Virus Disease-2019 Pandemic and the HPP Law Article 17 Paragraph 1 (a). The
results of the calculation of PMK No. 82/PMK.03/2021 is the company must provide
full take homepay for each employee because of the existence of PPh Article 21 borne
by the government (DTP). The tax payable after the incentives in 2021 borne by the
Government is Rp 27,161,310,- While the tax payable after the absence of incentives
in 2022 that must be paid by employees is Rp 24,161,310, with the difference in 2021
and 2022 of Rp 3,000,000,-
Keywords: Income Tax Article 21, Covid-19, Incentives, Taxation and PMK
No.82/PMK.03/202, Harmonization of Tax Regulations, UU Number 7/2021