PERHITUNGAN DAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT ANUGRAH MIRAN MANDIRI CABANG TANAH GROGOT --

ABSTRAK
Siti Noor Hazizah, 2021 “Perhitungan dan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Anugrah Miran Mandiri Cabang Tanah Grogot”. Di bawah bimbingan Bapak H. Mat Juri, S.E., M.M., sebagai pembimbing I dan Bapak Fatahul Rahman , S.E., M.Si., Ak., CA., sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan PT Anugrah Miran Mandiri Cabang Tanah Grogot. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi Pustaka, dan interview. Alat analisis yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, beserta peraturan pemerintah yang mendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 dan menggunakan dua pencatatan yaitu pada saat pembayaran gaji dan upah karyawan dan pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara dan sebanyak 5 karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21 (NIHIL) dan hanya menggunakan satu pencatatan yaitu saat pembayaran gaji dan upah karyawan, hal ini dikarenakan jumlah penghasilan netto setahun karyawan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penghasilan tidak kena pajaknya maka tidak ada pencatatan penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara.
Kata Kunci: Pencatatan Akuntansi, Perhitungan, PPh Pasal 21
viii
ABSTRACT
Siti Noor Hazizah, 2021 "Calculation and Accounting of Income Tax (PPh) Article 21 on PT Anugrah Miran Mandiri Branch of Tanah Grogot". Under the guidance of Mr. H. Mat Juri, S.E., M.M., as a supervisor I and Mr. Fatahul Rahman, S.E., M.Si., Ak., CA., as a supervisor II.
This study aims to determine the calculation and recording of income tax accounting article 21 against employees of PT Anugrah Miran Mandiri branch of Tanah Grogot. Data collection techniques used are documentation, library studies, and interviews. The analysis tools used are Law No. 36 of 2008, Regulation of the Director General of Taxation Number PER-16/PJ/2016, government regulations that support it. The results showed that as many as 3 employees who deducted PPh Article 21 and used two records, namely at the time of payment of salaries and wages of employees and at the time of depositing PPh Article 21 to the state treasury and as many as 5 employees were not deducted PPh Article 21 (NIHIL) and only used one record that is when the payment of salaries and wages of employees , this is because the amount of net income a year employees are smaller than the amount of non-taxable income, there is no record of depositing PPh Article 21 to the state treasury.
Keywords: Accounting Recording, Calculation, PPh Article 21